Larangan Mudik Lebaran Demi Keselamatan dari Covid-19
Honda Bandung Centrum | Larangan Mudik Lebaran Presiden Jokowi Demi Keselamatan dari Covid-19, Pemerintah secara resmi telah meluncurkan dan mengumumkan bahwa mudik dalam rangka Idul Fitri 2021 resmi dilarang. Larangan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada 26 Maret 2021.
Larangan Mudik Lebaran Demi Keselamatan dari Covid-19
Larangan mudik tersebut akan mulai berlakukan mulai 6 s/d 17 Mei 2021. “Larangan mudik akan dimulai pada 6 s/d 17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah waktu tersebut, diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu,” kata Muhadjir.
Baca Juga : Pemerintah Keluarkan Peraturan Mudik Lebaran 2021
Menurut Muhadjir, pemerintah telah memutuskan larangan mudik lebaran dengan pertimbangan tingginya angka penularan dan kematian akibat dari Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya libur Natal dan Tahun Baru pada 2020.
Setelah diumumkan pemerintah, larangan mudik Lebaran dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6 s/d 17 Mei 2021. Melalui dan dengan surat edaran ini, pemerintah tegas melarang keras masyarakat melakukan kegiatan mudik Lebaran 2021 demi mencegah dan penekanan dari penularan Covid-19. Larangan ini akan diberlakukan untuk transportasi darat, laut serta udara.
Presiden Joko Widodo secara khusus menyampaikan keterangan tentang larangan mudik Lebaran tahun ini. Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan kebijakan pemberlakukan kebijakan tersebut. Menurut Presiden, semua pihak harus tetap mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak lebih meluas lagi. “Untuk itu sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini,” ujar Jokowi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden. “Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena, pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah empat kali libur panjang,” lanjutnya. Pada Jumat (16/4/2021),
Baca Juga : Honda Fasilitasi Uji Emisi Di 23 Dealer Resmi Honda
Yang pertama, kata presiden Jokowi, saat libur Idul Fitri 2020 terjadi lonjakan kenaikan kasus harian hingga mencapai 93 persen. Dan di saat yang sama, terjadi tingkat kematian mingguan hingga mencapai 66 persen.
Kenaikan kasus Covid-19 yang kedua terjadi saat libur panjang pada 20 s/d 23 Agustus 2020. Di mana mengakibatkan terjadi kenaikan yang pesat hingga mencapai 119 persen dan tingkat kematian mingguan meningkat hingga sampai 57 persen. “Yang ketiga terjadi saat libur panjang pada 28 Oktober sampai 1 November 2020.
Hal ini telah menyebabkan adanya kenaikan kasus covid 19 hingga mencapai 95 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai diangka 75 persen,” ungkap Jokowi. “Dan terakhir point keempat terjadi kenaikan saat hari libur di akhir tahun 25 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021 melahiarkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen bahkan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga mencapai 46 persen,” tuturnya.
Larangan mudik yang telah ditegaskan pemerintah untuk seluruh masyarakat Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa larangan mudik Lebaran 2021 berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Beliau mengatakan, penyebaran virus corona masih terjadi di Ramadhan tahun ini. “Pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang keras mudik bagi ASN, TNI dan Polri serta pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat tanah air,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).
Kepala negara menjelaskan, semua pihak harus menjaga tren menurunya kasus aktif di Indonesia dalam dua bulan terakhir. Sebab saat ini, kondisi kasus aktif Covid-19 menurun dari 176.672 kasus pada 5 Februari 2021 menjadi menjadi 108.032 kasus pada 15 April 2021.
Lalu kemudian, Presiden Jokowi menyebut penambahan kasus harian juga sudah relatif menurun. “Kita pernah mengalami 14.000 hingga 15.000 kasus per hari pada Januari 2021. Tapi paqda saat ini berada di kisaran 4.000 sampai 6.000 kasus per hari,” tutur Bapak Presiden Jokowi. “Tren kesembuhan pun terus mengalami peningkatan.
Bila hitungan pada 1 Maret 2021 sebanyak 1.151.915 orang yang sembuh atau 85,88 persenya dari total kasus covid 19, maka di bulan 15 April 2021 meningkat menjadi 1.4.38.254 pasien sembuh telah mencapai 90,5 persen sembuh dari total kasus,” ujarnya. Pak Jokowi pun meminta seluruh pihak menjaga momentum baik ini.
Pak Presdien Jokowi mengajak masyarakat agar patuh pada aturan pemerintah yang telah diberlakukan mengenai larangan mudik. “Saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apa lagi di lebaran nanti. Tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman,” kata Jokowi. “Mari kita isi Ramadhan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita, dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat,” tuturnya.
Mudik sebelum 6 Mei tidak ada larangan dan bahkan dipersilakan pelarangan dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan, pemerintah memberi izin kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik sebelum 6 Mei 2021. Hal itu disampaikan Kepala Korlantas Polri Irjen (Pol) Istiono.
Penyekatan dan sanksi putar balik mulai berlaku 6 s/d 17 Mei 2021,ujarnya. Sebelum pada tanggal 6 Mei, polisi melakukan operasi keselamatan yang bertujuan menyosialisasikan mudik yang jatuh di tanggal tersebut. “Bagaimana adanya mudik awal, sebelum tanggal 6 Mei ya silakan saja. Kita perlancar. Setelah tanggal 6 mudik tidak boleh,” kata Istiono dalam keterangannya, Kamis (15/4/2021).
Istiono menjelaskan, polisi telah mengantisipasi dan menyiapkan penyekatan di 333 titik di jalur tol dan arteri. Menurutnya, adanya pembangunan sekat ini telah naik hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang jika dihitung hanya ada di 146 titik.
Dia mengatakan,adanya penyekatan di berbagai titik ini untuk mengantisipasi arus mudik di tengah tengah adanya pandemi Covid-19. “Kita sekat. Yang berbahaya ini kan berkumpul bersama-sama, kerumunan bersama-sama.
Ini lah yang akan meningkatkan penyebaran atau penularan Covid-19, dan hal ini harus kita antisipasi,” tuturnya. Istiono memaparkan, bahwa mayoritas titik penyekatan ada di Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta.
Alur arteri dan tol di Jawa Barat menjadi tumpuan bvesar penyekatan karena menjadi titik daerah lintasan dari Jakarta ke Jawa. “Operasi ini adalah operasi kemanusiaan.
Tindakan kita secra persuasif humanis. Hanya memutar balik arah. Ini bertujuan utk memutus mata rantai penyebaran atau penularan Covid-19,” kata Istiono.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, langkah Polri cukup baik. Namun, ia mengingatkan, agar pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan terhadap para pemudik tetap dilakukan secara ketat. “Saya rasa sudah cukup bijak untuk tetap mengizinkan, asal tetap dilakukan pengawasan agar pemudik tetap menerapkan protokol,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).
Bahkan politikus dari salah satu Partai Nasdem itu berpendapat, kelonggaran itu dibutuhkan untuk menghindari praktik mudik yang tidak sesuai aturan. “Menurut saya, kalau tetap dilarang justru akan menimbulkan gelombang pemudik yang tidak terawasi, dan makin mengabaikan protokol kesehatan. Misalnya terjadi penumpukan di jalur-jalur tertentu,” ujar dia. Sahroni juga mengapresiasi langkah Polri yang menginformasikan aturan tersebut sejak jauh-jauh hari.
Baca Juga : KREDIT MOBIL HONDA BANDUNG
Menurut beliau, hal itu dapat membuat publik lebih awas dan matang dalam mempersiapkan perjalanan mudik. “Jadi masyarakat juga bisa lebih persiapan dalam mempersiapkan perjalanan mudik. Artinya dalam hal ini potensi warga mudik yang ngumpet-ngumpet dan berdesakan itu bisa diminimalisir,” kata Sahroni.
